Kudus, Radiosuarakudus.com- Sebanyak 30 orang dari 15 desa di Kabupaten Kudus mengikuti , Selasa kemarin 20 Maret 2018 mengikuti bimtek penyelesaian sengketa informasi bagi aparatur desa. Acara itu berlangsung di Command Center Dinas Kominfo Kabupaten Kudus yang diadakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan mengundang sekretaris desa dan admin.
Dengan adanya bimtek ini, diharapkan informasi mengenai APBDes bisa diakses masyarakat secara proporsional. Komisioner Komisi Informasi Jateng, Zaenal Abidin Petir menjelaskan, bahwa pelaksanaan acara ini disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Kucuran dana desa yang tinggi membutuhkan manajemen informasi untuk publik yang baik. Jika tidak, maka nantinya bisa berurusan dengan aparat penegak hukum. Inilah kata Petir panggilan akrabnya, pentingnya peran dan tangungjawab pemerintah desa. Bimtek diberikan pada jajaran aparat pemerintahan desa agar bisa memahami tentang daftar informasi publik yang harus dikecualikan, yang disediakan dan diumumkan setiap saat secara berkala dan serta merta.
Sehingga nantinya masyarakat yang butuh info langsung bisa melihat diwebsite desa, dan tidak perlu bingung bertanya kemana. Kudus adalah salah satu kota/kabupaten tujuan dari 35 kabuputen/kota yang dipilih untuk pelaksanaan Bimtek. Sementara itu, Kepala Bidang Statistik Diskominfo Provinsi Jateng, Tubayanu, dalam sambutan ketika membuka acara menyatakan bahwa adanya Undang-Undang tentang desa akhirnya mendorong kebutuhan adanya sistem penunjang keterbukaan informasi.
Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Kudus, Kholid Seif menyatakan bahwa Kominfo Kudus telah memfasilitasi adanya website bagi pemerintah desa. Untuk pengelolaan dan update data, diserahkan kepada masing-masing desa. Namun, diakui Kholid, pengunggahan data sampai sekarang masih belum optimal. Setiap tahunnya, transparansi informasi publik ini akan diperingkat.Tahun 2017 lalu, Kudus berhasil menduduki peringkat ketiga. (Roy Kusuma – RSK)
