Kudus, Radiosuarakudus.com- Sampai saat ini Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kudus masih belum mengijinkan madrasah melakukan pembelajaran tatap muka. Hingga kini pembelajaran tetap dilakukan dengan daring maupun luring. Hal itu diungkapkan Kasi Pendidikan Madrasah (Penmad) pada Kemenag Kudus, M. Khafidz, Jum’ at 4 Desember 2020. Terkait rencana SKB empat menteri untuk membuka pembelajaran tatap muka pada awal tahun mendatang , hingga kini pihaknya belum mendapatkan surat edaran. Bahkan untuk koordinasi antara Tim Gugus Tugas Kabupaten dengan instansi terkait juga belum ada. Namun dalam acara zoom bersama Direktur Kurikulum Sarana Prasarana Kesiswaan dan Kelembagaan (KSKK) Madrasah Kementerian Agama RI beberapa waktu lalu, semua wewenang diserahkan ke pemkab maupun pemkot setempat.
Terkait adanya madrasah Qudsiyyah dan TBS yang masih masuk dikatakan oleh Khafidz, pihaknya hingga kini belum menerima laporan dari pengawas. Ditegaskan oleh Khafidz, dengan adanya madrasah – madrasah yang tidak mengikuti aturan tentunya ada sanksi yakni sebatas teguran. Dan tidak lantas menghentikan dana BOS ataupun menghentikan tunjangan gurunya atau bantuan yang lain.
Biasanya lanjut Khafidz, alasan mereka tetap melakukan pembelajaran tatap muka meskipun dengan prokes karena perintah dari pengurus dan program yayasan. Namun sampai saat ini dirinya masih belum mendapatkan laporan dari para pengawas.
Diakuinya, hingga saat ini ada empat madrasah baik mulai tingkat MI, MTs dan MA yang diminta untuk membuat laporan kepadanya. Bahkan hampir disemua kecamatan kata dia, diindikasi ada madrasah yang melakukan pembelajaran tatap muka. Hanya saja alasan yang dikemukakan oleh pihak madrasah para siswa hanya mengambil dan mengembalikan tugas. Bahkan lanjut dia, pihaknya juga pernah menghentikan pembelajaran tatap muka yang sudah dijadwal. Yakni disalah satu MI di Desa Karangmalang, Gebog.
Masih kata Khafidz, dari jumlah RA (118), MI (147), MTs (67) dan MA (37) selama pandemi ini sekitar 15% diindikasi melakukan pembelajaran tatap muka. Namun mereka melakukan prokes seperti jumlah siswa yang masuk terbagi hanya 50% dari total per kelas. (Roy Kusuma – RSK)
