Kudus, Radiosuarakudus.com- Kasus korupsi di Indonesia memang sungguh memprihatinkan, mulai pejabat level atas hingga bawah sudah banyak yang tersangkut kasus korupsi. Untuk mencegah dan menekan kasus korupsi khususnya ditingkat desa, Pemprov Jawa Tengah menggelar vicon pembukaan sosialisasi dan bimtek antikorupsi Kepala Desa se Jawa Tengah. Bupati Kudus, HM Hartopo usai mengikuti acara tersebut di Command Center (CC) Diskominfo Kudus mengatakan, kegiatan ini lebuh menekankan kepada anti korupsi bagi kades se Jateng.
Menurut Hartopo, kalau selama ini seringkali melihat dan mendengar kasus korupsi yang dilakukan oleh Gubernur dan bupati/walikota dilevel menengah dan atas, namun ditingkat bawah seperti kades jangan sampai terjadi. Untuk itu kata dia, kegiatan ini sebagai bentuk antisipasi dan mengingatkan hal ini jangan terjadi di level bawah dalam hal pengelolaan keuangan.
“Bila masalah pengelolaan keuangan para kades belum tahu, kata Pak Wagub, maka para kades harus belajar dulu dan jangan sampai salah dalam mengelola keuangan. Karena hal itu bisa merugikan negara,” kata Hartopo, Senin (26/9/2022).
“Bahkan gubernur juga ada usulan untuk dibuat pilot project supaya ada provinsi anti korupsi, kabupaten/kota anti korupsi bahkan desa anti korupsi,” tutur Hartopo.
Untuk di Kudus sendiri tambah Hartopo, harusnya ada baik untuk kabupaten Kudus sendiri maupun ditingkat desa. Semua itu harus dipersiapkan dengan matang.
Terkait sejumlah kades yang terlibat dalam kasus dana desa di Kudus, Hartopo mengaku ini harus menjadi pembelajaran dan jangan sampai kasus itu terjadi lagi. Untuk itu harus dipertegas apakah kasus itu ada unsur ketidaktahuan atau memang kesengajaan.
Disinggung kerawanan terjadinya gratifikasi dan suap di 90 desa yang akan melaksanakan perekrutan perangkat desa, Hartopo menegaskan harus ada komitmen yang kuat dan memiliki integritas tinggi bagi para panitia perekrutan tersebut.
“Panitia perekrutan perangkat desa ya harus memiliki integritas dan komitmen kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Sehingga gratifikasi dan suap tidak terjadi,” tegas Hartopo. (Roy Kusuma – RSK)
