Belasan Aktivis Buruh Geruduk Dinsosnakertrans

Kebutuhan-Hidup-LayakKudus, Radiosuarakudus.com – Belasan aktivis buruh yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Buruh di Kabupaten Kudus, Senin 14 September 2015, menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan oleh dewan pengupahan. Aksi unjuk rasa para buruh tersebut digelar di depan Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jalan Mejobo Kudus.

Dalam aksinya itu, pengunjuk rasa juga mengusung spanduk bertuliskan “Tolak hasil survei KHL yang tidak sesuai kebutuhan riil buruh dan KHL rendah hidup buruh tambah sengsara”. Koordinator aksi Slamet Machmudi, mengaku prihatin dengan rendahnya hasil survei KHL pada bulan Agustus 2015 dibandingkan dengan nilai UMK tahun ini.

Pasalnya, nilai KHL bulan tersebut hanya Rp. 1.327.000, sedangkan UMK 2015 sebesar Rp1.380.000. Hal ini, tentu mengkhawatirkan para buruh karena peningkatan angka UMK tahun 2016 dimungkinkan tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan buruh. Padahal, lanjut dia, kenaikan upah seharusnya mensejahterakan buruh dan hal itu sangat penting bagi buruh.

Untuk itu, dia menyerukan kepada buruh di Kudus untuk menolak hasil survei KHL oleh Dewan Pengupahan karena dianggap tidak riil dengan kebutuhan pokok buruh. Beberapa waktu lalu, kata dia, nilai UMK di Kudus sempat menduduki peringkat dua setelah Kota Semarang, namun saat ini justru kalah dibandingkan dengan nilai UMK Kabupaten Demak. Salah satu aktivis lainnya, Fikri menganggap, dalam rangka mensejahterakan buruh perlu campur tangan pemerintah, khususnya dalam hal perbaikan kualitas survei KHL.

Dia berharap wakil serikat pekerja yang duduk di dewan pengupahan berani berargumen agar nilai UMK 2016 jauh lebih baik dan bisa mensejahterakan. Hasil survei KHL di empat pasar yang dilakukan oleh SPSI beberapa waktu lalu, kata dia, nilainya jauh lebih tinggi karena mencapai Rp. 1.700.000. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kudus Ludful Hakim ketika menerima perwakilan pengunjuk rasa mengungkapkan, siap menerima pemasukan soal perbaikan nilai UMK 2016.

Terkait dengan personel yang duduk di dewan pengupahan, dia menganggap, komposisinya cukup berimbang dan tidak hanya didominasi dari perwakilan pengusaha karena ada pula dari perwakilan pekerja, akademisi, dan unsur pemerintah.
Dalam hal perbaikan kualitas komponen survei KHL, dia mengakui, terkendala dalam hal penganggaran. Ia mempersilakan, buruh untuk menanyakan langsung ke DPRD karena minimnya anggaran berdampak pada lokasi survei KHL yang semakin terbatas. (Roy-RSK)

You may also like...

Comments are closed.