Kudus, Radiosuarakudus.com- Puluhan massa dari LSM Aliansi Tajam dan LSM Komando Pejuang Merah Putih (KMKP), Kamis 3 Mei 2018 melakukan aksi unjuk rasa di alun – alun Simpang Tujuh Kudus. Mereka menyorot persoalan dunia pendidikan di kabupaten Kudus. Menurut koordinator aksi, Musbiyanto, semangat untuk memajukan pendidikan di Kudus menjadi lebih baik hanya isapan jempol, jika masih ada pemangku kepentingan bertindak tidak jujur dan bermental korup.
Dikatakan Musbiyanto, cerita jual beli jabatan, fee proyek dan berbagai pungutan liar seringkali terdengar. Boleh percaya atau tidak, benang kusut adanya dugaan mafia pendidikan secara perlahan tapi pasti mulai terurai. Salah satunya kata dia, dugaan pungli mutasi guru SD ke luar daerah yang dilakukan oleh oknum pejabat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kudus berinisial M.
Pihak berwenang atau Tim Saber Pungli harus mengusut tuntas kasus itu, yang kemungkinan juga melibatkan pihak lain. Kasus dugaan pungli mutasi pun dilaporkan oleh LSM Aliansi Tajam ke Polda Jateng dan Kejaksaan Tinggi selaku Tim Saber Pungli Jawa Tengah melalui surat tertanggal 12 April 2018. Pada surat itu dicantumkan sedikitnya delapan nama guru mutasi ke luar daerah, dari puluhan guru yang pindah tugas dalam kurun waktu sekitar satu tahun.
Dari nama – nama itu lanjut Musbiyanto, beberapa diantaranya mengaku telah menyetor uang muka antara Rp. 25 juta hingga Rp. 30 juta dari tarif pelicin Rp. 50 juta. Bahkan lanjut dia, mereka masih diminta membuat surat pernyataan tidak pernah dipungut dalam pengurusan mutasi. Dan oleh oknum M dikembalikan uang muka Rp. 30 juta. Perbuatan membuat surat pernyataan tak ada pungutan merupakan mal –administrasi negara karena faktanya pungutan itu ada.
Untuk itu tegas Musbiyanto, mereka menuntut Disdikpora Kudus tidak lepas tangan atau menutup mata adanya pungli yang jelas – jelas merupakan perbuatan melanggar hukum. Kemudian meminta Tim Saber Pungli segera menuntaskan kasus itu dan menyelidiki kasus dugaan mafia pendidikan lainnya. Kemungkinan ada dugaan pungli di institusi lain. Selain itu, meminta kepada Bupati Kudus untuk tegas memberikan sanksi administrasi terhadap oknum yang terlibat. (Roy Kusuma – RSK)
