Dua Puskesmas Di Kudus Dinilai Oleh Tim Zona Integritas Kemenpan – RB

Kudus, Radiosuarakudus.com- Mencegah terjadinya korupsi dilingkup pelayanan publik, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mengusulkan lima instansi masuk zona integritas kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI.

Lima institusi yang diusulkan diantaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), RSUD dr. Loekmono Hadi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Puskesmas Rejosari dan Puskesmas Jekulo.

Tim Kemenpan RB pun melakukan penilaian, sasaran pertama di Puskesmas Rejosari, Dawe. Beberapa indikasi yang dinilai adalah inovasi,administrasi, pelayanan dan indeks korupsi.

Kedatangan tim, Rabu 1 Nopember 2017 pada pukul 09.00, mereka berkeliling melihat pelayanan sampai pendataan data. Menurut Kabid Pelayanan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Akuntabilitas Pengawas Wilayah I Kemenpan RB Tri Susilo, zona integritas lebih kepada perbaikan pelayanan dan pencegahan korupsi.

Di Jateng kata Tri Susilo, kabupaten yang mengajukan puskesmas untuk ikut zona integritas, baru di Kudus. Bisa jadi bila puskesmas ini nanti lulus, akan menjadi rujukan kunjungan kerja dari beberapa kota dan kabupaten lain.

Ditambahkan, kalau berhasil lulus maka mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi (WBK) dan dampak positifnya, bisa menjadi percontohan Puskesmas lainnya. Tri Susilo menjelaskan, minimal dapat nilai 75 keatas bisa dikatakan lulus.

Tahun 2016, Kabupaten Kudus zona integritas mendapatkan kategori B dengan nilai 65.Pada waktu itu, diantara pelayanan publik yang diusulkan, yang mendapatkan nilai tertinggi RSUD dr. Loemono Hadi mencapai nilai 99 untuk inovasinya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Rejosari, dr. Andini Aridewi menjelaskan, inovasi sebenanya sudah program lama 2015, yakni kader pelayanan. Paling menonjol, jambanisasi, karena wilayah Dawe banyak yang belum memiliki jamban.

Namun setelah dibentuk kader, tahun 2015 semula masyarakat tidak memiliki jamban berjumlah 600 kepala keluarga (KK), menjadi 400 KK. Dan tahun ini, tinggal 70 KK.

Selain itu, ada kader calon pengantin, karena kasus nikah usia muda mendominasi sehingga mempengaruhi resiko kehamilan serta Mbokde Jamu, yakni menawarkan jamu gendong hasil buatan sendiri.

Untuk Mbokde Jamu ini, kata Dr. Andini,  petugas farmasi kerjasama dengan masyarakat pembuat jamu godok. Memanfaatkan tanaman empon-empon yang ada wilayah setempat seperti kencur, kunir dan temu lawak. Yang kemudian akan dikembangkan oleh kader pelayanan kesehatan lainnya. (Roy Kusuma – RSK)

About

You may also like...

Comments are closed.