Kudus, Radiosuarakudus.com- Pemkab Kudus berharap kepada Kementerian Keuangan agar ada kelonggaran dalam penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) supaya penyerapannya bisa maksimal dan tidak ada sisa lebih pembiayaan angaran (SILPA).
“Kehadiran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti di Kudus memang sudah kami sampaikan. Keluhan kami tekait peruntukannya, khususnya yang terjadi di Kudus,” kata Bupati Kudus, HM Hartopo ditemui usai menghadiri Kunjungan Kerja Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subhi dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan di ruang pertemuan Graha Mustika Kudus, Jumat kemarin.
Ia mengakui Pemkab Kudus memang sulit memaksimalkan penyerapan DBHCHT karena berbagai sebab. Misal, bantuan sosial untuk pekerja rokok selama ini sudah ada bantuan langsung tunai (BLT) lewat dana desa.
Jika anggaran Rp. 50 miliar digunakan untuk bansos pekerja rokok, dipastikan sulit terserap sehingga terjadi SILPA. Sedangkan anggaran dari DBHCHT untuk Kudus tahun 2021 mencapai Rp200 miliaran.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subhi menambahkan monitoring memang dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan DBHCHT untuk kepentingan masyarakat. Makanya, perlu turun ke lapangan untuk menerima masukan OPD dan DPRD tentang bagaimana dana cukai ini bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.
“Komposisi Peraturan Kementerian Keuangan perlu didisukusikan agar tidak ada anggaran tersisadan bisa maksimal pemanfaatan anggarannya,” ujarnya.
Terkait tidak adanya petani tembakau di Kudus, kata dia, Dirjen tentu menerima aspirasi tersebut, karena sebelumnya juga dilakukan Kabupaten Malang dan Pasuruan. Tentunya akan menjadi catatan Kementerian Keuangan untuk terus berdialog dengan DPR RI tentang bagaimana sehingga anggaran besar ini tidak menjadi SILPA.
Setidaknya, kata dia, anggaran tersebut bisa dimaksimalkan untuk sosial, produktivitas, pelatihan dan aspek lain yang bisa berkontribusi terhadap kesejahtaaan buruh.
Di masa pandemi COVID-19, diharapkan bupati juga punya ide untuk mengatasi dampak dari pengangguran dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah. (Roy Kusuma – RSK)
