KMKB : Kenaikan TPP PNS Adalah Kebijakan Politis Dan Tidak Efisien

 

Kudus, Radiosuarakudus.com- Puluhan aktivis dari Konsorsium Masyarakat Kudus Bersih (KMKB), Senin 1 Mei 2017 menggelar aksi unjuk rasa di alun – alun Kudus. Aksi ini untuk memperingati Hari Buruh Se dunia.

Dalam aksi ini mereka menyoroti masalah kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 126%. TPP dilingkungan pemkab Kudus ini adalah yang terbesar di Jawa Tengah.

Menurut ketua KMBK, Sururi Mujib, kebijakan menaikkan TPP bagi para PNS belum sebanding dengan peningkatan kinerja para PNS dan tambah baiknya budaya kerja dilingkungan pemkab Kudus.

Sedangkan instrumen dan variabel yang digunakan dalam memberikan kenaikan TPP tersebut sangat subyektif dan sebatas memenuhi kewajiban administrasi. Selain itu lanjut Sururi, organisasi perangkat daerah (OKD) atau SKPD juga banyak merekrut tenaga kerja pegawai dengan sitem outsourcing dengan diberi honor UMK.

Tetapi lebih ironisnya, masih banyak tenaga profesional yang mengabdikan diri membantu pemkab yang sudah tahunan malah diberikan honor jauh dibawah UMR. Kondisi seperti ini kata Sururi, harus menjadi perhatian serius oleh bupati.

Ditegaskan oleh Sururi Mujib, fakta membuktikan bahwa kinerja PNS dan budaya kerja PNS tetaplah sama seperti sebelum diberikan kenaikan TPP. Hal ini lanjut dia, ada indikasi kuat bahwa kenaikan TPP adalah kebijakan politis, tidak efisien dan memboroskan uang rakyat serta menimbulkan kesenjangan yang semakin melebar tinggi ditengah masyarakat.

Untuk itu lanjut Sururi, pihaknya menanyakan kepada bupati Kudus, apakah berani menurunkan TPP, lalu merekomendasikan kenaikan upah buruh layak serta membuat kebijakan inovatif yang mensejahterakan rakyat.  (Roy Kusuma – RSK)

About

You may also like...

Comments are closed.