Kudus, Radiosuarakudus.com- Pemerintah Kabupaten Kudus (Pemkab) saat ini tengah melakukan berbagai langkah terkait Universal Healt Coverage (UHC) program JKN – KIS. Pemilahan data terus dilakukan, namun masih banyak kendala.
Beberapa temuan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) yang bermasalah, seperti dobel kepesertaan misalnya awalnya sudah terdaftar kepesertaan JKN penerima bantuan iuran (PBI) APBN, dan bekerja di pabrik, namun didaftarkan kembali sebagai tanggungan perusahaan, tapi kepesertaan yang lama masih aktif.
Selain itu, ada nomor induk kependudukan (NIK) yang kosong, selain itu ada juga yang ganda, tapi terdaftar peserta JKN. Hal ini disampaikan kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kudus Lutful Hakim, Selasa 8 Januari 2019. Dan temuan itu kata dia, justru dari kepesertaan PBI.
Pihaknya juga diminta membantu verifikasi data dilapangan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dan itu harus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
Dia, menambahkan, permasalahan – permasalahan itu harus dituntaskan. Dia mencontohkan, warga Kudus yang pindah kependudukan, dan masih terdaftar JKN ditempat lama juga banyak yang tidak memperbaiki data.
Lutful juga menyampaikan, saat ini yang terdaftar JKN PBI APBN sebanyak 238 ribu jiwa. Sedangkan, data basis data terpadu (BDT) yang masuk 228 ribu jiwa. Ini perlu ada verifikasi kembali data JKN PBI APBN, sehingga yang benar-benar tercover tepat sasaran.
Sementara, dari Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus, Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (SDK) Mustianik, mengatakan, data yang belum memperoleh jaminan kesehatan saat ini berjumlah 162 ribu jiwa, tapi belum ada tahapan validasi data.
Dikatakannya, bagi jiwa yang belum tercover jaminan kesehatan jenis apapun, nantinya akan dimasukkan pada JKN PBI APBD II. Dia juga menjelaskan, saat ini secara keseluruhan kepesertaan yang sudah tercover JKN sebanyak 661 ribu jiwa. Pihaknya, sudah melakukan koordinasi dengan Disdukcapil terkait validasi kependudukan.
Sementara itu, Kudus siap melaksanakan UHC dengan dana yang sudah disiapkan sebesar Rp 23 miliar. Kemudian, ada dana dari APBD 2019 sebesar Rp 5 miliar untuk membayar tunggakan kelas III gratis di RSUD dr. Loekmonohadi Kudus serta Puskesmas untuk 2018. (Roy Kusuma – RSK)
