Kudus, Radiosuarakudus.com- Penggalangan dana untuk bulan dana PMI yang dilakukan oleh kantor PMI cabang Kudus sejak Juli – September 2017, kini molor sampai akhir Nopember 2017. Ini karena adanya permintaan dari beberapa desa agar pengumpulan terakhir bulan dana PMI diundur. Hal itu dikatakan Kepala markas PMI cabang Kudus, Arsi, Rabu 22 Nopember 2017.
Dikatakan oleh Arsi, target bulan dana PMI tahun ini adalah sebesar Rp. 556.315.000, sementara hingga per 13 Nopember 2017 baru terkumpul dana sebesar Rp. 306.318.000. Selama ini lanjut Arsi, kupon dibeberapa desa tidak disebarkan ke warga. Namun diback up oleh desa. Sehingga hasilnya tidak maksimal. Padahal, kupon itu harusnya dibagikan kepada warga desa yang hanya 30% dari total kepala keluarga didesa tersebut. Itupun hanya kepada kepala keluarga yang mampu saja.
Dari data di PMI cabang Kudus, per 13 Nopember 2017, kecamatan kota sudah mencapai 93%, kemudian kecamatan Jati baru 34%, Kecamatan Undaan baru 12%, kecamatan Kaliwungu baru 6%, kecamatan Mejobo baru 53%, Kecamatan Bae baru 28%, Kecamatan Dawe baru 6%, Kecamatan Gebog baru 46% dan kecamatan Jekulo baru 6%. Sementara untuk RA dan MI serta MTs masih belum masuk, begitu pula untuk MA baru 13%. Sedangkan pendidikan TK dan Paud sudah 100%, SD dan SMP juga sudah 100%, SMA sudah 97% dan SMK sudah 100%.Selain itu untuk UMK dan Stain juga belum masuk, begitu halnya Akbid Muslimat juga belum masuk.
Ditambahkan oleh Arsi, dia yakin tetap ada tambahan pemasukan dari beberapa institusi yang belum menyerahkan bulan dana PMI. Sepanjang ada bulan dana PMI, di Kudus memang belum pernah mencapai target. Di Jawa Tengah kata Arsi, Kudus menduduki posisi ke 28 dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah terkait penggalangan bulan dana PMI.
Meski pemasukan bulan dana PMI tidak pernah memenuhi target kata Arsi, tugas – tugas kemanusiaan tetap berjalan seperti biasa. Dan untuk pengembangan sumber daya manusia, pihaknya bisa melalui jalur lain. Seperti kerjasama dengan perusahaan yang ditangani oleh EO. Namun untuk pelayanan ambulan tidak dikenakan biaya apapun bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. (Roy Kusuma – RSK)
