Kudus, Radiosuarakudus.com- Perhelatan pilkada di Jawa Tengah yang sudah berjalan, tidak ada yang tidak melakukan politik uang untuk mencari kemenangan bagi para pasangan calon baik bupati/walikota. Hal itu dikatakan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Teguh Purnomo dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh KPU kabupaten Kudus, dengan tema “Dinamika Regulasi Pilkada Serentak Untuk Pemilu Demokratis Yang Berkualitas dan Bermartabat” di Hotel Griptha, Selasa 29 Nopember 2016.
Hadir dalam kesempatan itu selain anggota Bawaslu provinsi Jawa Tengah Teguh Purnomo, juga hadir komisioner KPU Kudus, komisioner KPU pusat yakni Ida Budhiati serta akademisi dari Undip Semarang, Teguh Yuwono. Pada kesempatan itu, anggota Bawaslu Teguh Purnomo menambahkan, tahun 2017 nanti di Jawa Tengah ada pilkada serentak yang diikuti 6 kabupaten dan 1 kotamadya.
Untuk itu, sesuai dengan fungsinya maka pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada tersebut. Bahkan bila terjadi pelanggaran, masyarakat diminta untuk melaporkan kepada bawaslu. Dia berharap, pilkada serentak nanti minim pelanggaran sehingga suasana akan kondusif.
Sementara itu komisioner KPU pusat, Ida Budhiati mengatakan, kegiatan pilkada serentak tahun 2017 akan menjadi tolok ukur bagi KPU Kudus dalam penyelenggaraan serupa tahun 2018 mendatang. Ada beberapa regulasi tentang pilkada yang saat ini masih digodok antara pemerintah dan DPR RI.
Dikatakannya, dalam aturan pilkada ada beberapa larangan diantaranya adalah larangan adanya mahar politik kepada parpol. Bila terbukti ada mahar, maka parpol tersebut akan mendapatkan sanksi. Yakni untuk pilkada yang akan datang tidak boleh mencalonkan.
Termasuk larangan lain adalah, petahana buptai/walokota dilarang melantik para pejabat. Karena dikhawatiran akan terjadi mobilisasi dukungan dilingkungan pegawai. Sementara itu, akademisi dari Undip Semarang, Teguh Yuwono mengatakan, semua warga negara harus taat hukum bila ingin demokrasi berjalan dengan baik. Seperti halnya di negara maju seperti Amerika, semua warga negara dan pejabatnya juga taat hukum.
Aksi demo di Amerika tidak ada larangan, namun semua juga harus taat pada hukum dan aturan. Terkait money politic di Indonesia juga menjadi hal yang menarik, karena pada prinsipnya parpol tidak mampu mencari calon pemimpin yang baik dan sesuai harapan masyarakat.
Sehingga money politic harus dijalankan agar calonnya menang. Lain bila parpol mampu memberikan calon pemimpin yang baik dan sesuai harapan masyarakat, tentunya tanpa politik uang, calon pemimpin tersebut akan dipilih dengan ikhlas. (Roy Kusuma – RSK)
