ASN Harus Menjadi Teladan Dalam Membayar Pajak Bermotor

Kudus, Radiosuarakudus.com- Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kudus, diminta menjadi teladan bagi masyarakat dalam ketaatan membayar pajak, terutama pajak kendaraan bermotor karena nantinya juga digunakan untuk mendukung program pembangunan. Hal itu disampaikan Bupati Kudus, Hartopo, dalam sosialisasi pajak kendaraan bermotor di Hotel Kenari Kudus, Selasa (15/3/2022).

“Kami juga akan membuat surat edaran ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan desa terkait kepatuhan membayar pajak, salah satunya pajak kendaraan bermotor,” ujarnya saat menyampaikan sambutan dalam acara itu.

Selain itu, kata dia, semua OPD, camat hingga kepala desa dan lurah juga akan diminta memberikan edukasi kepada masyarakat agar disiplin membayar pajak.

Menurutnya, tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Kudus dalam membayar pajak memang perlu ditingkatkan, karena manfaatnya tidak hanya untuk kepentingan regional Jateng, melainkan Kudus juga akan merasakan dampaknya karena mendapatkan bagi hasil pajak tersebut.

Untuk itu, dia mendukung adanya sosialisasi pajak kendaraan karena bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Apalagi, pajak diperuntukkan salah satunya untuk pembangunan Kabupaten Kudus.

“Hasilnya pajak nantinya akan kembali kepada masyarakat. Berupa pembangunan agar Kudus semakin maju,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Kudus mendukung penggencaran sosialisasi pajak kendaraan untuk kalangan ASN dan pegawai non-ASN. Selanjutnya, sosialisasi disiplin pajak kendaraan bermotor diteruskan ke desa dan kecamatan berkolaborasi dengan camat dan kepala desa.

Selain itu, Hartopo meminta agar akses pembayaran pajak kendaraan juga dipermudah. Saat ini pajak bisa dibayarkan melalui aplikasi “Sakpole”, namun pengesahan STNK tetap harus ke kantor Samsat. Kedepan, pihaknya mendorong agar pengesahan dapat dilakukan secara online sehingga tidak perlu datang ke kantor.

“Kalau bisa pengesahannya juga online jadi masyarakat tak perlu datang lagi ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat),” ujarnya berharap.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Jateng M. Nur Khabsyin menyampaikan inovasi harus terus dikembangkan di era digital. Pihaknya juga mengapresiasi adanya “reward” untuk wajib pajak yang taat pajak selama ini, sedangkan sosialisasi disiplin pajak perlu digencarkan.

“Sosialisasi dan inovasi di era reformasi birokrasi perlu terus dikembangkan,” tuturnya.

Tak hanya Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Nur Khabsyin, Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi (Kanit Reg Ident) Kudus Iptu Noor Alifi juga memaparkan “Penerapan ETLE dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”. Sementara Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kudus Mas’ut memaparkan “Peran Pemerintah Kabupaten dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”. (Roy Kusuma – RSK)

About

You may also like...

Comments are closed.