Kudus, Radiosuarakudus.com- Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus meradang, pasalnya anggaran yang diusulkan untuk masyarakat yang belum tercover dalam perlindungan kesehatan manapun, dan masuk dalam pengobatan gratis kelas III, dipotong anggota dewan tanpa ada konfirmasi sebelumnya. Menurut Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Mustianik, Rabu 6 Desember 2017, dia sangat menyesalkan hal ini.
Sebelumnya pihaknya sudah menghitung kebutuhan dan biaya untuk perngobatan bagi warga masyarakat di kelas III RSUD Kudus yang belum tercover jaminan kesehatan manapun. Angka yang diusulkan adalah sebesar Rp. 20 milyar dalam APBD 2018, namun ketika dirinya berangkat umroh dan diberitahu anak buahnya, bahwa anggaran untuk pelayanan pengobatan gratis kelas III di RSUD Kudus dipotong, dan hanya menjadi Rp. 9 milyar.
Dari anggaran sebesar Rp. 9 miliar itu kata Mustianik, akan digunakan untuk membayar tunggakan kelas III di RSUD Kudus sebesar Rp. 6 miliar dan dan untuk membayar tunggakan di tiga puskesmas masing – masing sebesar Rp. 1 miliar pada tahun ini. Dan praktis kata dia, tahun 2018 tidak ada anggaran untuk pengobatan gratis bagi masyarakat di kelas III RSUD Kudus.
Padahal lanjut Mustianik, masih ada sekitar 200.000 an lebih warga Kudus yang belum tercover dalam jaminan kesehatan manapun. Dan mereka selama ini ditampung dengan pengobatan gratis kelas III di RSUD Kudus, serta cukup menunjukkan KTP saja.
Mustianik juga mengaku pasrah dan tidak tahu harus berbuat apa, karena semua itu sudah diperjuangkannya. Hanya saja kata dia, Komisi D DPRD Kudus nampaknya tidak perduli terhadap kondisi masyarakat nantinya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Joko Dwi Putranto membenarkan, dalam pengesahan anggaran APBD Kudus 2018 beberapa waktu lalu, anggaran pengobatan gratis kelas III dipotong oleh anggota dewan. Dari usulan sebesar Rp. 20 miliar malah hanya menjadi Rp. 9 miliar saja. Sedangkan yang Rp. 11 miliar dialihkan kemana, Joko mengaku tidak tahu. (Roy Kusuma – RSK)
