Kudus, Radiosuarakudus.com- Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang berlangsung di alun – alun Simpang Tujuh Kudus, Rabu 2 Mei 2018 diwarnai aksi unjuk rasa oleh Konsorsium Masyarakat Untuk Kudus Bersih (KMKB). Kehadiran mereka dari arah jalan Sunan Muria sempat membuat kirab peserta Hardiknas terhambat. Selanjutnya puluhan orang aktivis ini menuju timur alun – alun dan berorasi.
Menurut koordinator aksi, Sururi Mujib, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kudus, banyak menuai persoalan dan protes masyarakat. Ini dimulai dari persoalan proses penerimaan siswa baru setiap tahun pelajaran. Kemudian rehab gedung sekolah, penambahan kelas baru, kegiatan pembangunan sarana pendidikan, mutasi pegawai pendidikan, pembangunan sarana olahraga, balai jagong dan lainnya.
Bahkan lanjut Sururi, di duga kuat diinstitusi pendidikan itu ada mafia anggaran yang berkeliaran yang selalu menawarkan pekerjaan dengan imbalan tertentu atau fee/komisi. Bahkan kata dia, ada dugaan pengkondisian pemenang tender/proyek sudah dilakukan sejak anggaran disetujui bersama eksekutif dan legsilatif.
Akibat kesibukan mengurus bangunan dan proyek – proyek yang ada, Disdikpora yang seharusnya lebih fokus mengurus kualitas pendidikan dan berkonsentrasi ke sumber daya manusia nyaris tidak terdengar dan tidak mempunyai prestasi yang bisa dibanggakan. Kalau toh ada siswa dan sekolah yang berprestasi, bukan karena bimbingan dari Dinas Pendidikan. Namun lebih karena kualitas siswa tersebut serta adanya support dari sekolah yang bersangkutan.
Bahkan kata Sururi Mujib, yang lebih ironis lagi adalah setiap ada momentum pilkada, beberapa oknum pejabat di Disdikpora Kudus selalu sibuk mengkondisikan para tenaga kependidikan untuk membantu dan mendukung calon tertentu.
Untuk itu tegas Sururi, dalam momentum Hardiknas ini pihaknya mengutuk keras oknnum pejabat didalam Disdikpora Kudus yang melakukan kegiatan politik praktis di institusi pendidikan dengan mengarahkan atau menggerakkan dan memihak kepada calon bupati dan calon wakil bupati tertentu. Berikutnya kata dia, pemkab agar memperhatikan dengan seksama untuk menata pendidikan tanpa ada dekotomi (sekolah negeri/swasta dan umum/agama) dengan menyediakan anggaran yang seimbang dan berkeadilan serta mengkedepankan nilai – nilai akhlakul karimah.
Disamping itu, pihaknya juga meminta kepada pemkab Kudus berkewajiban mensejahterakan para guru madrasah diniyah yang sudah terbukti mampu mengabdi untuk membangun akhlak anaik bangsa. Dan terakhir, pihaknya meminta kepada aparat penegak hukum agar segera memproses atas dugaan adanya pelanggaran hukum penyimpangan proyek atau rehab pembangunan gedung sekolah, pungli dan lainnya. Termasuk dugaan adanya mafia anggaran yang ada di Disdikpora Kudus. (Roy Kusuma – RSK)
