Kudus, Radiosuarakudus.com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Tengah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Tahun 2013 kepada Kabupaten Kudus. LHP ini diserahkan oleh Ketua BPK RI Perwakilan Jateng di Kantor BPK-RI Perwakilan Jateng di Semarang, Senin (28/4), bersama dengan Kabupaten Jepara.
Dalam acara tersebut, Kabupaten Kudus dihadiri oleh Bupati Kudus H. Musthofa didampingi Ketua DPRD Kab. Kudus, Asisten Administrasi, Kepala DPPKD, dan Inspektur. Acara yang berlangsung singkat ini memiliki esensi yang penting dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Karena, peran pemerintahan adalah membawa amanah dari masyarakat.
BPK RI telah melakukan tiga macam pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan itu untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable). Opini BPK RI yang diberikan kepada Kabupaten Kudus adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan. Di antaranya adalah tentang aset tetap pemda, pengendalian dengan kemitraan pihak ketiga, dan jasa konsultansi kegiatan jasa.
Bupati Kudus H. Musthofa menerima secara secara langsung LHP tahun 2013 dari Ketua BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Ign. Bambang Adiputranto. Dirinya menyampaikan terima kasih pemeriksaan BPK ini. Karena ini akan menjadi koreksi bagi Kab. Kudus untuk peningkatan dan penyempurnaan pengelolaan keuangan, dari tahap perencanaan, penatausahaan, sampai pertanggungjawaban.
”Kami akan segera untuk menindaklanjuti hasil-hasil temuan tersebut. Jika sebelumnya tindaklanjut kami mencapai angka 89%, mudah-mudahan ke depan bisa 100%,” papar Bupati ketika memberikan sambutan.
Sehingga Bupati berharap, predikat WTP dengan catatan ini akan terus ditingkatkan tanpa ada catatan-catatan lagi. Dirinya selalu menekankan kepada jajarannya untuk tetap memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas yang harus ditingkatkan. Karena hasil pemeriksaan ini menjadi tolok ukur memperbaiki diri dalam pengelolaan keuangan.
”Kami yakin, dengan kesepahaman yang dibangun bersama antara pemkab dengan BPK, ke depan dapat terbangun mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang baik,” tambahnya.
Di akhir sambutan, Bupati mengatakan bahwa ini semua merupakan upaya memperbaiki performance atau kinerja khusunya pemda. Di Kudus Pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara selaras dengan visi Kabupaten Kudus, mewujudkan Kudus yang semakin sejahtera. (Humas)
