Masyarakat Diminta Waspada Petugas Survei PLN Gadungan

 

Kudus, Radiosuarakudus.com- PT PLN Area Kudus, meminta masyarakat mewaspadai kemungkinan adanya petugas gadungan yang menyurvei pelanggan PLN daya 450 volt ampere (VA) dengan meminta sejumlah uang kepada pelanggan dengan iming-iming terdaftar sebagai pelanggan penerima subsidi.

Dikatakan oleh Manajer Area PT PLN Area Kudus Didi Rahmad, Selasa 9 Mei 2017, petugas yang diterjunkan hanya sebatas mencocokkan daftar nama yang diterima dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan pelanggan di lapangan.

Informasi yang berkembang, kata dia, ada petugas verifikasi pelanggan 450 VA yang diduga gadungan meminta sejumlah uang dengan iming-iming nama pelanggan akan dimasukkan ke dalam daftar pelanggan yang berhak mendapatkan subsidi.

Padahal, kata dia, petugas sesungguhnya yang diterjunkan hanya sebatas mencocokkan data pelanggan, sehingga masyarakat perlu waspada dan jangan pernah memberikan sejumlah uang kepada siapa pun. Sejauh ini, kata Didi, belum ada informasi pelanggan di wilayah Area Kudus yang tertipu petugas gadungan tersebut, namun masyarakat patut waspada.

Adapun jumlah pelanggan PLN yang menjadi sasaran verifikasi guna memastikan kesesuaian identitas pelanggan dengan data penerima subsidi listrik dari pemerintah sebanyak 448.000 pelanggan yang berasal dari delapan rayon.

Diantaranya, untuk PT PLN Rayon Kudus Kota terdapat 75.600 pelanggan yang disurvei, kemudian Rayon Pati sebanyak 77.700 pelanggan, Juwana sebanyak 69.200 pelanggan, Cepu sebanyak 39.500 pelanggan, Rembang sebanyak 79.500 pelanggan, Jepara 52.300 pelanggan, Bangsri sebanyak 44.000 pelanggan, dan Blora sebanyak 50.400 pelanggan.

Adapun total pelanggan daya 450 VA, kata dia, hingga Februari 2017 sebanyak 830.000 pelanggan, sehingga yang menjadi sasaran survei petugas PLN hanya 53,97 persen.

Data ratusan ribu pelanggan PLN daya 450 volt ampere (VA) yang harus diverifikasi tersebut, berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

PLN sendiri hanya sebatas pelaksana untuk mendatangi rumah pelanggan guna mencocokkan identitas pelanggan dengan data yang diterima dari TNP2K dan tidak memutuskan apakah pelanggan tersebut masih layak menerima subsidi atau tidak, karena hal itu merupakan kewenangan pemerintah. Kegiatan tersebut dimulai sejak Februari dan ditargetkan berakhir bulan Oktober 2017. (Roy Kusuma РRSK)

 

About

You may also like...

Comments are closed.