Pembangunan di Kudus Hanya Mengandalkan Bangub dan DAK

Kudus, Radiosuarakudus.com- Dengan banyaknya anggaran yang di refocusing selama pandemi ini, kita harus bisa mengotimalkan keuangan – keuangan daerah saat ini. Karena sampai saat ini kita masih mengevaluasi terkait refocusing yang masih belum selesai. Anggaran – anggaran mana yang harus dikurangi. Hal itu disampaikan Plt Bupati Kudus, HM Hartopo, kepada para awak media usai membuka Forum Musrenbang RKPD (Rencana Kerja pemerintah daerah) Tahun 2022 yang berlangsung di Commond Center, Kamis (25/3/2021).

“Makanya untuk RKPD ini, harapan kami masukan – masukan ini tetap kita terima tetapi secara skala prioritas tetap kita utamakan juga. Insya Allah kita menunggu bangub atau DAK untuk pembangunan di Kudus ini. Mengingat untuk aturan PMK 206 Tahun 2020 tentang dana bagi hasil cukai yang tidak bisa digunakan untuk pembiayaan infrastruktur,”  kata Hartopo.

Tapi ternyata lanjut dia, di RKPD yang sudah terlanjur di sahkan dan disetujui tahun ini tidak bisa dilaksanakan. Maka dari itu, banyak kegiatan proyek yang tidak bisa dilanjutkan atau di cancel. Sekarang ini pihaknya hanya bisa mengandalkan dari anggaran bangub dan DAK untuk pembiayaan pembangunan di Kudus.

“Kita juga sudah tidak bisa mengandalkan DAU lagi untuk saat ini,” ujar Hartopo.

Masih terkait refocusing, Hartopo menambahkan pihaknya  belum mampu memenuhi target refocusing anggaran penanganan COVID-19 dari semua organisasi perangkat daerah (OPD) sebesar Rp. 91,7 miliar, karena baru terealisasi Rp. 53 miliar.

“Kami memang belum bisa memenuhi target refocusing karena anggaran yang terkumpul baru 57,79 persen dari target. Tetapi, kami tetap berupaya dengan meminta dukungan dari dewan agar program aspirasinya juga dikurangi 20-an persen,” terang Hartopo.

Hingga kini, OPD memang belum mengurangi anggaran kegiatan yang menjadi aspirasi dewan sehingga nantinya bisa ikut bergotong-royong memenuhi target refocusing.

Dengan adanya dukungan semua pihak, dia optimistis, refocusing bisa mencapai target. Kalaupun masih belum penuhi target, maka tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk PNS terpaksa dipangkas atau dirasionalisasi. (Roy Kusuma – RSK)

 

About

You may also like...

Comments are closed.