Kudus, Radiosuarakudus.com- Saat ini untuk seluruh pemberian bantuan sosial oleh pemerintah mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, kenyataanya, pembaharuan BDT masih sangat kurang, sehingga sejumlah usulan bantuan sosial, seperti program indonesia pintar (PIP) banyak yang belum terealisasi. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Kudus Lutful Hakim, Kamis 7 Pebruari 2019 mengatakan, BDT harus di update setiap saat. Usulan perubahan BDT hanya bisa dilakukan dari desa melalui aplikasi yang disiapkan untuk update BDT.
Dijelaskannya, saat ini aplikasi untuk update data ke dalam BDT sudah di semua desa dan kelurahan. Tinggal bagaimana desa memanfaatkannya untuk memperbaharui data tersebut. Dari 132 desa/kelurahan di Kabupaten Kudus, Lutful mengaku baru sekitar 20 desa atau kelurahan yang aktif melakukan pembaharuan data jika dibutuhkan. Selebihnya, BDT dari desa belum ada pembaharuan hingga sekarang. update BDT bisa dilakukan oleh desa setiap saat. Namun, untuk penetapan dari Kemensos dilakukan setiap enam bulan sekali.
Lutful mengaku, yang menjadi kendala adalah belum adanya tenaga atau admin khusus yang menjalankan BDT. Selama ini, petugas yang update BDT adalah para relawan karena tidak ada honornya. Dan sampai saat ini jumlah warga Kudus yang masuk dalam BDT ada sekitar 228.000 warga. Setiap kali pengusulan BDT baru, dinasnya melakukan verifikasi dan validasi, untuk kemudian diteruskan ke BDT Kemensos. Data ini harus valid, karena sebagian instansi yang menggunakan BDT masih melakukan verifikasi ulang ke rumah tangga sasaran.
Lutful menambahkan, minggu depan akan dilakukan update BDT secara bersamaan untuk seluruh desa dan kelurahan. Update ini sebenarnya terkait data bantuan pangan non tunai. Update ini bisa dilakukan serentak karena ada honor bagi admin sebesar Rp 300.000. Terkait usulan bantuan sosial dari instansi lain yang terkendala BDT, ia meminta agar segera melakukan koordinasi dengan dinasnya agar bisa disinergikan. Jika memang tepat sasaran, bisa masuk dalam BDT kemensos. Ada 26 item untuk masuk dalam BDT, dan penilaian dilakukan oleh sistem. (Roy Kusuma – RSK)
