Kudus, Radiosuarakudus.com- Upaya dalam rangka meningkatkan penyetaraan gender terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Komitmen tersebut salah satunya dibuktikan dengan meningkatkan anggaran dari tahun ke tahun. Hal tersebut diungkapan Pelaksana tugas (Plt.) Bupati Kudus Hartopo saat membuka Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang digelar di Hotel @Hom Kudus, Kamis (8/4/2021). Bimtek yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kudus tersebut diadakan selama 4 hari.
Hartopo menyebut peningkatan kesetaraan gender di Kabupaten Kudus baik. Terbukti, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kudus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berbagai program juga terus dirancang untuk meminimalisir kesenjangan bagi perempuan dalam berkarya dan berpendapat
“Alhamdulillah selama ini angka IPG dan IDG setiap tahun terus meningkat. Kami akan terus berupaya mengurangi diskriminasi perempuan,” ucapnya.
Pada 2020, anggaran untuk responsif gender sebesar 159 miliar rupiah. Meningkat dari tahun 2019. Dana tersebut selanjutnya diplot di berbagai instansi. Tahun ini, Hartopo meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk berupaya meningkatkan anggaran. Tentu saja dengan mempertimbangkan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Program seperti peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan atau yang berhubungan langsung dengan pemberdayaan perempuan harus diprioritaskan. Hal tersebut untuk mengupayakan keadilan bagi perempuan.
“Saya meminta TAPD agar anggaran pemberdayaan perempuan terus ditingkatkan. Kami berupaya untuk terus menghapus diskriminasi kaum perempuan,” jelasnya.
Pihaknya juga mnginstruksikan kepada TAPD agar mempertimbangkan gender analisis dalam setiap usulan kgiatan dan subkegiatan sebelum anggaran berjalan. Hartopo memaparkan apabila tidak ada diskriminasi, pembangunan sapat lebih adil dan merata.
“Harus ada pertimbangan terkait analisis gender setiap kegiatan. Agar pembangunan jadi lebih adil dan merata,” tegasnya.
Sementara Kepala Dinas Sosial P3AP2KB, Mundir menambahkan bahwa kegiatan hari ini adalah terkait perencanaan penganggaran responsif gender. Artinya, penganggaran kegiatan disetiap OPD harus mengakomodir kepentingan dan keberpihakan pada gender (keseimbangan antara laki – laki dan perempuan).
“Misal dalam pelatihan – pelatihan tidak hanya untuk perempuan saja atau laki – laki saja, tetapi bisa berimbang,” kata Mundir.
Tahun lalu lanjut Mundir, untuk anggaran memang besar yakni Rp. 1,2 milyar karena adanya pelatihan – pelatihan. Tapi saat ini karena adanya pandemi anggaran juga terkena refocusing, hanya sekitar Rp. 500 an juta. (Roy Kusuma – RSK)
