Kudus, Radiosuarakudus.com- Rapat Koordinasi penanganan Covid-19 di Jawa tengah menjadi agenda rutin yang diselenggarakan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersama jajaranya yang juga melibatkan seluruh Kepala Daerah se-Jawa tengah. Rapat tersebut diselenggarakan secara virtual, Hadir pula Bupati Kudus H.M. Hartopo beserta jajaran mengikuti berjalanya kegiatan di gedung Command Center Diskominfo Kudus, Senin (11/10/2021).
Usai rakor tersebut, kepada wartawan yang menemuinya Hartopo mengatakan bahwa indikator turunnya level PPKM di Kudus salah satunya adalah kurangnya vaksinasi lansia. Dia menyebut bahwa ada lansia yang sudah siap divaksin tetapi terkendala nomor induk kependudukan (NIK). vasi
Akibatnya, banyak lansia yang gagal divaksin yang menyebabkan persentase vaksinasi lansia belum mencapai target. Sampai dengan Minggu (10/10/2021) kemarin, vaksisnasi lansia di Kudus baru 28,6 persen untuk dosis 1.
“Sehingga kami akan libatkan Dinas Dukcapil dalam vaksinasi untuk mengatasi kendala ini,” kata Hartopo.
Targetnya, capaian vaksinasi total segera lebih dari sekadar angka 50 persen. Sedangkan saat ini capaian vaksinasi baru 47,1 persen. Langkah ini untuk mengejar herd immunity di Kudus, sehingga perekonomian benar-benar pulih.
Untuk mengejar target vaksin bagi lansia imbuh dia, dibutuhkan vaksin Sinovac. Padahal persediaan vaksin Sinovac di Kudus masih 4.000 untuk dosis I bagi masyarakat umum. Kemudian sebanyak 980 an vaksin Sinovac itu untuk dosis II. Sementara ini yang diprioritaskan dulu adalah lansia.
“Maka dari itu tadi saya minta ke pak Gubernur supaya Kudus didroping untuk vaksin Sinovac. Tapi di provinsi yang tersedia vaksin Astrazeneca. Bila Astrazeneca diberikan ke lansia kan repot mas, karena KIPI nya cukup tinggi,” ujar Hartopo.
Bila persediaan vaksin Sinovac sebanyak 4.000 dan 980 an habis untuk lansia kata Hartopo, maka capaiannya sudah sekitar 33%. Namun dengan catatan droping vaksin Sinovac harus segera diberikan agar pelaksanaan vaksin tidak berhenti.
Terkait NIK bagi lansia memang menjadi kendala gagalnya pemberian vaksin oleh vaksinator. Karena sesuai SOP, NIK lansia tidak bisa diakses di system Disdukcapil. Maka dari itu, setelah adanya kenaikan ke level 3 pihaknya meminta kepada Disdukcapil setiap ada kegiatan vaksinasi agar ada petugas yang dilibatkan ke lapangan supaya bisa mengupdate data lansia itu. (Roy Kusuma-RSK)
