Kudus, Radiosuarakudus.com- Setiap tanggal 9 Desember selalu diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Se Dunia dan berbagai aksi dilakukan oleh para aktivis di dunia. Begitu pula di Kudus, puluhan aktivis dari elemen Konsorsium Masyarakat Untuk Kudus Bersih (KMKB) juga melakukan aksi unjuk rasa. Mereka berkumpul di alun – alun simpang tujuh Kudus dan melakukan orasi, Jum’ at 8 Desember 2017.
Dalam aksi itu, Koordinator KMKB Sururi Mujib menegaskan, bahwa korupsi adalah kejahatan dan penyakit kronis yang menggerogoti uang rakyat serta dapat merusak sendi – sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Sebagai salah satu wujud lanjut Sururi Mujib, dari komitmen dan konsistensi pihaknya pada peringatan ini adalah ikut mendorong mewujudkan clean governence dan good government serta mendorong mewujudkan akselerasi sistem dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
Dalam aksi itu, KMKB juga mensorot dugaan masih adanya pungli dibeberapa pelayanan publik, didunia pendidikan yang dibungkus dengan berbagai macam cara strategi retorika serta dalam proses pembahasan RAPBD maupun APBD Perubahan yang syarat dengan jual beli proyek. Ini lanjut Sururi, mengindikasikan bahwa para penyelenggara negara tersebut sudah bebal terhadap kritik masukan dari masyarakat dan tidak mau berubah. Bahkan dugaan terjadinya “bancakan uang rakyat” setiap ada pembahasan APBD dan APBD Perubahan yang dilabeli dengan aspirasi semakin menjadi – jadi.
Dalam aksi ini, aktivis dari KMKB menyatakan sikapnya, yakni menolak APBD untuk kepentingan kegiatan politik kekuasaan. Kemudian menolak politisasi dunia pendidikan untuk kepentingan politik kelompok tertentu. KMKB juga menuntut agar gratifikasi atas nama Aspirasi Pimpinan dan anggota DPRD Kudus diusut tuntas. Mereka juga menuntut kepada Kejaksaan Negeri Kudus agar berani membongkar permainan pembahasan APBD yang dilakukan oleh TAPD/OPD dan DPRD Kudus yang diduga penuh dengan konspirasi dan korupsi (gratifikasi).
Usai melakukan orasi di alun – alun simpang tujuh Kudus, mereka melakukan aksi serupa di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus. Bahkan kepala Kejari Kudus, Herlina Setyorini juga bergabung bersama para pengunjuk rasa. Pada kesempatan itu, Herlina Setyorini mengaku siap menerima pengaduan masyarakat perihal terjadinya korupsi. Dan dirinya juga menegaskan akan terbuka terhadap laporan dari masyarakat. (Roy Kusuma – RSK)
