Kudus, Radiosuarakudus.com- Debat Calon Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan Jum’at (23/12/2023) malam mengundang banyak respon dari khalayak, tak terkecuali Rektor Universitas Muria Kudus (UMK) Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.
Menurutnya, debat cawapres semalam, masih beraura makro dan generik dalam narasi ekonomi, perdagangan dan infrastruktur. Ketiga Cawapres masih kental dengan balutan masalah di bidang tersebut hingga pemerintahan saat ini.
“Belum signifikan apa jalan keluarnya dengan berbasis endowment terpasang yang dinarasikan dengan dasar big data yang valid. Semoga putaran berikutnya semakin mengurucut tentang apa yang dilakukan secara realible,” tutur Rektor UMK.
Penampilan para cawapres, sambung Prof. Darsono, cukup imbang. Bahkan Mas Gibran mengejutkan dengan kemampuan narasi retoriknya.
“Semoga ini talent yang terpendam sesungguhnya yang belum terungkap selama ini. Bukan karena yang lain,” jelasnya.
Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum UMK, Bayu Aryanto, S.H., M.H. menggarisbahawi pembahasan Ibu Kita Nusantara (IKN) yang seharusnya menjadi hal yang penting untuk diperdebatkan terkait keberlanjutannya, justru seluruh cawapres tidak memberikan argumentasi yang konkret.
“Seluruh cawapres hanya terfokus pada argumentasi subjektif. Seluruh cawapres seharusnya memberikan perdebatan yang terfokus pada jaminan pemerataan di seluruh daerah apabila IKN dilanjutkan ataupun tidak dilanjutkan,” tegas Bayu.
Hal itu, lanjut Bayu, didasari bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur maupun ekonomi merupakan hak yang harus diterima seluruh masyarakat Indonesia.
“Melanjutkan IKN dengan beban biaya yang cukup besar apakah menjamin pemerataan ekonomi? Jangan-jangan justru akan menambah beban biaya yang menjadi boomerang bagi masyarakat Indonesia. Argumentasi yang memberikan jaminan atas pemerataan dengan biaya yang cukup besar, tidak disampaikan dalam debat tadi malam,” ulasnya.
Sedangkan untuk Paslon no 1, sambung Bayu argumentasi pemerataan dengan cara menggunakan dana APBN untuk prioritas daerah lain, sebenarnya sudah dilakukan dengan adanya dana perimbangan. Akan tetapi, faktanya pemerataan juga belum dirasakan.
” Argumentasi yang memberikan jaminan atas gagasan tersebut tidak terlihat secara konkret, meskipun bisa dijadikan sebagai janji politik,” urai Dosen Ilmu Hukum tersebut.
Lebih lanjut, Bayu menambahkan, terkait gaya komunikasi, seluruh cawapres terlihat berdebat dengan kemampuannya masing-masing.
“Seperti Mahfud MD, gaya komunikasi yang dilandasi atas penegakan hukum. Gibran, gaya komunikasi yang sebenarnya sudah sering kali terlihat saat memimpin kota Solo ketika menangani kasus-kasus yang menyita perhatian publik. Sedangkan gaya komunikasi Muhaimin Iskandar yang memang seorang politisi,” pungkasnya. (Roy Kusuma – RSK)
