Kudus, Radiosuarakudus.com- Solusi untuk mengatasi banjir di beberapa wilayah Kabupaten Kudus terus didiskusikan. Salah satunya dengan menormalisasi sungai untuk melancarkan aliran sungai. Perlu koordinasi dengan berbagai pihak agar normalisasi sungai terwujud. Komisi VIII DPR RI siap membantu Pemerintah Kabupaten Kudus menormalisasi sungai untuk atasi banjir.
Hal tersebut diungkapkan saat kunjungan reses yang diterima oleh Pelaksana tugas (Plt.) Bupati Kudus Hartopo bersama Plh Bupati Demak Djoko Sutanto dan Wakil Bupati Pati Saiful Arifin di Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa (16/2). Selain diskusi, Komisi VIII DPR RI juga menyerahkan secara simbolis bantuan tanggap bencana dari Kementerian Sosial RI untuk tiga kabupaten. Kabupaten Kudus sendiri menerima bantuan sebesar 126 juta rupiah.
Hartopo menyampaikan penyebab banjir di wilayah Kabupaten Kudus adalah air kiriman dari Sungai Wulan dan maupun wilayah Purwodadi. Hal itu diperparah dengan bibir sungai yang dijadikan pemukiman. Hektaran tanah di sekitar sungai telah menjadi hak milik, sehingga normalisasi sungai belum bisa terealisasi. Pihaknya mengungkapkan sungai harus memiliki lebar minimal 60 meter untuk dapat dinormalisasi,menurut BBWS Pemali Juana.
“Normalisasi sungai terganjal tanah di bantaran sungai yang telah menjadi hak milik. Perlu koordinasi dengan provinsi dan pusat untuk mengurai masalah tersebut,” ungkapnya kepada rombongan Komisi VIII DPR RI.
Pihaknya menyebut sungai di wilayah Desa Goleng pun belum bisa dinormalisasi. Pasalnya, pelepasan tanah bantaran sungai yang menjadi hak milik warga belum menemukan titik temu. Hartopo berencana akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kudus untuk mendiskusikan solusi terbaik. Masyarakat dapat menghibahkan tanah atau dengan ganti untung dengan nominal yang disepakati.
“Tanah di bantaran sungai di Dukuh Goleng Desa Pasuruhan Lor juga hak milik warga. Kami masih mencari solusi yang baik untuk semua pihak,”ucapnya.
Selain normalisasi sungai, upaya mengatasi banjir selanjutnya yakni reboisasi serta pembangunan embung kecil yang rencananya akan dibangun di Mejobo. Hartopo menyebut rencana tersebut untuk resapan air saat musim penghujan dan menjadi irigasi saat musim kemarau.
“Kami berencana membangun embung kecil sekitar 4 hektaran untuk tadah banjir saat musim hujan. Kalau musim kemarau bisa dijadikan irigasi,” ujarnya.
Dukungan terkait rencana pembangunan embung juga diungkapkan anggota Komisi VIII DPR RI
Fraksi Gerindra Abdul Wachid Pihaknya menyebut pembuatan embung menjadi solusi yang baik. Pasalnya, banjir yang terjadi di wilayah Kudus dan Pati berada di lahan subur. Wachid juga akan mendiskusikan upaya mengatasi banjir di Kabupaten Kudus dan sekitarnya bersama Komisi V DPR RI.
“Hasil diskusi ini akan kami sampaikan ke Komisi V DPR RI. Kami juga meminta Pemerintah Kabupaten Kudus membuat daftar yang dibutuhkan pasca banjir. Kami siap membantu,” paparnya. (Roy Kusuma – RSK)
