Kudus, Radiosuarakudus.com- Pemkab Kudus menargetkan penyerapan APBD 2022 hingga akhir tahun bisa mencapai 80 persen karena menjadi salah satu tolok ukur kinerja dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Nantinya kami juga akan membentuk tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (Tepra) untuk mendorong penyerapan anggaran secara optimal,” kata Bupati Kudus Hartopo, Minggu (6/11/2022).
Khusus untuk dana bagi hasil cukai dan tembakau (DBHCHT), kata dia, seharusnya bisa terserap secara optimal karena program kegiatannya cukup banyak, mulai dari pembangunan gedung produksi rokok di kawasan industri kecil hasil tembakau (KIHT) hingga pembelian aset tanah untuk pembentukan sentra industri hasil tembakau (SIHT).
Ia mengungkapkan realisasi penyerapan yang riil pada akhir tahun anggaran, mengingat selama program kegiatan masih berjalan sering kali pihak ketiga belum mau mengajukan pencairan.
“Sehingga realisasi penyerapan anggaran untuk sementara ini memang belum bisa dijadikan tolok ukur bahwa program pembangunan belum berjalan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Eko Djumartono menambahkan bahwa hingga 31 Oktober 2022, realisasi penyerapannya baru Rp.1,46 triliun atau 56,98 persen dari anggaran sebesar Rp.2,56 triliun.
Dari sejumlah OPD, kata dia, tingkat penyerapannya memang bervariasi sesuai alokasi anggaran yang diterima.
Akan tetapi, dari sejumlah OPD besar terdapat OPD yang tingkat penyerapannya masih rendah karena baru 13,1 persen. Sedangkan OPD lainnya dengan alokasi anggaran yang cukup besar realisasinya cukup tinggi.
Di antaranya, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan alokasi anggaran Rp.702,8 miliar sudah terserap 59,62 persen. Sementara Dinas PUPR dengan anggaran Rp.102 miliar hinggga akhir Oktober 2022 sudah terserap 53,64 persen.
Setiap proyek kegiatan, pihak ketiga sebetulnya juga disediakan uang muka, namun pihak ketiga terkadang memilih mencairkan anggaran setelah pelaksanaan kegiatan selesai semua sehingga penyerapan anggarannya terlihat masih kecil.
Untuk itu, kata Eko, penyerapan anggaran saat ini belum bisa menjadi tolok ukur bahwa pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kudus belum jalan, sehingga harus menunggu hingga akhir tahun. (Roy Kusuma – RSK)
