Kudus, Radiosuarakudus.com- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Penelitian (BKPP) Kudus Jum’at (25/3/2022) ke Jakarta mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Konsultasi mengenai tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang menurut informasi ditiadakan, seperti halnya tenaga honorer.
Plt Kepala BKPP Kudus Putut Winarno, Sabtu (26/3/2022) menjelaskan hasil dari pertemuan dengan Kemenpan, bahwa hal tersebut masih dikaji lebih dalam. Jadi, apa nantinya dihapus atau tidak pihaknya belum bisa menjawab pasti.
”Mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kalau tidak ASN ya jadi PPPK,” jelasnya.
Namun, untuk BLUD ini hubungannya dengan pelayanan kesehatan yang membutuhkan sumber daya manusia (SDM) cepat, misalkan nantinya harus masuk PPPK maka butuh waktu karena harus ada usulan formasi dan sebagainya.
Ia mengatakan, pada intinya pusat juga belum pasti sehingga tenaga BLUD masih berjalan. Pihaknya, akan terus mengupdate perkembangan selanjutnya. Winarno mengatakan, belum bisa memberikan keterangan lebih banyak, sebab Kemenpan RB juga aturannya masih dikaji.
Ditempat terpisah, Plh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus dr Andini Aridewi mengatakan, jumlah tenaga BLUD dilingkungannya berjumlah 175 orang. Namun, diserahkan semua pada BKPP.
”Nanti seperti apa menunggu informasi selanjutnya dari BKPP. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik. BLUD tidak hanya di Puskesmas, tapi juga ada di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus. Jadi, kami belum bisa menjelaskan lebih lanjut,” ungkapnya.
Sementara, Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi dr Abdul Aziz Achyar, mengatakan ikut menghadap ke Kemenpan RB dan hasilnya sama yang disampaikan BKPP. Pusat masih mengkaji kembali.
”Ya, saya ini baru perjalanan pulang dari Jakarta bertemu Kemenpan RB. Pada intinya belum ada kepastian, masih dikaji itu saja,” kata dokter Aziz melalui telpon. (Roy Kusuma – RSK)
