Kudus, Radiosuarakudus.com- Adanya hari guru dan diselenggarakannya peringatan Hari Guru Nasional (HGN), janganlah guru dituntut dan diposisikan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Harusnya negara hadir betul – betul memberikan seluruh hak daripada guru. Hal itu disampaikan wakil MPR RI Hidayat Nur Wahid usai menjadi narasumber dalam Dialog Kebangsaan dengan tema “Guru Berkarakter, Kunci Kebangkitan Pendidikan Di Era Digital” yang berlangsung di aula gedung DPRD Kudus, Sabtu (26/11/2022).
“Saya dengar di Kudus guru agama tengah diupayakan. Tapi ditingkat nasional dalam rapat kami dengan Kementerian Agama, dalam rapat kami dengan para guru, oleh mereka begitu banyak yang mengeluhkan dan merasa hak – haknya masih belum dipenuhi,”kata Hidayat Nur Wahid kepada wartawan yang menemuinya.
Oleh karenanya lanjut dia, negara harus hadir untuk merealisasikan rasa keadilan bagi para guru. Mereka tidak hanya dituntut untuk memberikan kinerjanya harus baik tetapi negara juga penting untuk memberikan hak kepada para guru. Baik itu terkait dengan pengangkatan menjad i guru tetap dan keadilan bagi pengangkatan guru agama dan guru umum.
“Kami mendapatkan program pemerintah yang sangat bagus yaitu pengangkatan satu juta guru. Dan itu 560 ribu guru sudah terkait dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Untuk pendidikan agama ternyata hanya bisa sekitar 56 ribuan saja. Tentu saja ini kebutuhan sangat jomplang, padahal Kemenag RI sudah mengajukan 129 ribu guru agama yang harus diangkat. Tetapi hal itu masih belum bisa diangkat,” tuturnya.
Ini menjadi fakta kata dia, bahwa negara harus hadir agar para guru dapat melaksanakan perannya secara terbaik. Peran guru akan menjadi maksimal menurutnya adalah sebuah tuntutan mereka sendiri. Tetapi negara penting untuk menghadirkan kondisi bagaimana guru agar bisa kerja maksimal. Maka negara harus hadirkan keberpihakan dan hadirkan keadilan anggaran.
“Termasuk keadilan anggaran. Harusnya antara anggaran untuk Kementerian Agama dan anggaran untuk Kementerian Pendidikan Nasional tidak terlalu jauh. Tentu tidak dimaksudkan untuk sama rata, tetapi anggaran yang proposional. Walau memang untuk pendidikan agama lebih sedikit dibanding pendidikan umum. Tetapi harusnya proposional,” tutupnya. (Roy Kusuma – RSK)
